Banyak yang melilit “ lahan pertanian di tanah Bali “

Tanah Bali, yang keloktah disebut pulau Dewata terkenal juga dibidang kebudayaannya di bidang keramah tamahan warganya, serta keseniannya yang senantiasa memukau para turis. Bali berkembang hingga kala ini adalah karena pariwisatanya,  pariwisata itu otomatis ada kaitannya dengan petani dan lahan garapannya. Panorama alam tanah Bali terkenal indah lantaran dari pegunungan hingga tepi-tepi pantainya tertata apik persawahan yang berundag-undag, terasering demikian sebutannya.

Sawah edentik dengan pertanian, di tanah Bali dibidang pertaniannya walau indah nampak dari jauh namun sesungguhnya banyak ada masalah yang mendasar yang melilit membelit pembangunan sektor pertaniannya. Diantara permasalahany  yang acap muncul diantaranya : derasnya alih fungsi lahan untuk kepentingan non pertanian, sempitnya lahan garapan petni, kian surutnya sumber air irigasi, mahalnya harga sarana produksi, paska panen yang kurang ditingkatkan, keterampilan petani rendah, kelembagaan petani lemah, serta serangan hama dan penyakit. Ketimpangan harga input-output juga jadi beban, agak kurang pula integrasi vertikal yang kuat dalam sistim komuditas, dukungan tehnologi pertanian juga rada-rada kurang, yang tidak kalah masalahnya adalah petani kian terjepit oleh kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP). Kita semua menyadari, bahwa kerja di pertanian kuranglah menarik, resultante dari semua masalah itu telah menyebabkan kesejahtraan para petani rendah dan hidupnyapun penuh kesederhanaan. Juga muncul stigma, pertanian adalah kotor, kerja keras, kemiskinan, keterbelakangan maka tiada heran pertanian kurang menggugah hati para pemuda untuk menggelutinya.

PR besar bagi pemerintah tanah Bali adalah, mencari terobosan guna dapat memajukan pertanian Bali menjadi bergengsi sehingga dapat menarik kaum muda bekerja di sektor pertanian. Jika tidak dilakukan, 10 s.d 15 tahun kedepan lahan pertanian di tanah Bali tidak akan ada yang mengerjakan, otomatis berkuranglah daya tarik tanah Bali. Hendaknya pemerintah juga memberikan pendampingan anggaran secara berkelanjutan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pertanian dalam APBD tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, mestinya mencerminkan urgensi sektor pertanian yang kini sedang terpinggirkan. Jika komitmen serta kebijakan di sektor pertanian kurang memihak petani, jangan pernah bermimpi pertanian di tanah Bali bisa bangkit dari keterpurukan.-