Wayan Suyasa

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985

Tentang

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia,

kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi

dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing

dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan

upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan

masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan

kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan

pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai

peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh

lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan

bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan

Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;

d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan

pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan

perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas;

e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatan

peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu

untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah

organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia

secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

(2) Asas sebagahnana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat

kekhususannya dalun rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran

Dasarnya.

BAB III

FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;

b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan

organisasi:

c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;

d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik

antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi

Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pasal 6

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

a.melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;

b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :

a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945;

c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan

berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi

Kemasyarakatan.

Pasal 10

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan

dalam Anggaran Dasarnya.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

a. iuran anggota;

b. sumbangan yang tidak mengikat;

c. usaha lain yang sah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 12

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi

Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:

a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;

c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan

Negara.

Pasal 14

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap

melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat

membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi

ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.

Pasal 16

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan,

dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi,

paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Pasal 17

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada

diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang

harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai

berlakunya Undang-undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini

dengan penampatannya dalam Lembaran Negara Repubhk Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1985

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu

dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat

Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka

pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua

masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut

keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara Republik Indonesia.

Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka

keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia

terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar.

Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan

adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha

untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk

memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

berorientasi kepada pembangunan nasional.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga

pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok,

yaitu :

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan

kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah :

a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia

untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;

2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara

berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat

Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan

nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar

1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan serta

subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia

yang ber-Pancasila, maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga

menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai

masyarakat Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi

bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat.

Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah

berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan;

antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk

atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan menjabarkannya dalam program

masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin meningkat dan

meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun

kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan

kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan Organisasi

Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu meningkatkan keikutsertaan

secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional,

maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesuka-relaan

dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik

Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi

Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat

kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi,

fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi atau

perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara

Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia

dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuanketentuan

Undang-undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja Muda

Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya,

serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara

Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti Koperasi,

Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan

Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan

Pancasila sebagai satu-satunya azas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan.

Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan", "pedoman

pokok", dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas.

Yang dimaksud dengan 'Pancasila" ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang

teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan

dan dalam melaksanakan program masing-masing.

Pasal 3

Setiap organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang sesuai

dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undangundang

ini. Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat

menetapkan programkegiatanyangdikehendaki. Yang penting adalah, bahwa tujuan dan

program yang dikehendaki dan ditetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka

mencapai TujuanNasional. Yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" ialah "melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya

masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha

melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Huruf b

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya

merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat

disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang.

Huruf c

Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan

makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai

wadah peranserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan

fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan

pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama,

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah

hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan

pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia

(KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka

membimbing, mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan kearah

pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang

ini.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan

membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan

"Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat

I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu

Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada:

a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya

bersifat nasional;

b. Gubernur bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas

dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;

c. Bupati/Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup

keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pembekuan dan pembubaran dapat 'dilakukan setelah mendengar keterangan dari

Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan

setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk

tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya

setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat

dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan

yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembubaran merupakan upaya terakhir.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya"

ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang-Undang

Dasar 1945.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak,

sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dan oleh karenanya

Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun

setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan

ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap

berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan

hukum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.